PP Jaminan Produk Halal Terbit, Ekosistem Halal Segera Terwujud

halal

Adanya PP tentang Produk Halal akan mempermulus munculnya ekosistem halal. Lahirnya regulasi tersebut sebagai sebagai turunan Undang-Undang Cipta Kerja mempercepat tumbuhnya industri halal di Indonesia.


“UU Cipta Kerja dan PP 39 hadir untuk mendorong agar pelaku usaha produk halal tumbuh dan menjadi stimulus positif dalam menjalankan usahanya dengan tetap patuh dan tertib mengikuti peraturan yang berlaku dalam menjalankan mekanisme good governance,” ungkap Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag Sukoso,Kamis (18/2/2021).


Sukoso menilai terbitnya PP 39/2021 bisa menjadi momentum percepatan pelaksanaan jaminan produk halal di Indonesia. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal harus mampu dijawab dengan gerak ekonomi yang produktif dan membuka peluang tenaga kerja. Terbitnya PP tersebut menjadi langkah tepat karena bisa menjadi momentum akselerasi pembangunan ekosistem halal di Indonesia.


Sukoso menambahkan bahwa bersamaan dengan terbitnya PP 39 Tahun 2021, maka PP No 31 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Namun demikian, peraturan perundang-undangan yang merupakan turunan dari PP 31/2019 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP 39 Tahun 2021. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 170 dan 171 PP No 39 Tahun 2021.


“Pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang tidak diubah dalam UU Cipta Kerja juga tetap berlaku,” tegasnya seperti dilansir laman kemenag.go.id.


Sebelumnya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Bank Indonesia (BI) sempat mendiskusikan penguatan ekosistem halal di perguruan tinggi. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari sinergi akselerasi implementasi UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dalam bentuk pengembangan ekosistem halal di perguruan tinggi yang telah dijalankan sejak 2020 lalu. Program ini melibatkan 3 perguruan tinggi binaan yaitu Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Padjadjaran, dan Institut Agama Islam Tazkia.

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bagikan:

Artikel Lain