Ormas Islam Tolak Legalisasi Miras

Legalisasi miras atau minuman keras menimbulkan polemik dan penolakan. Salah satunya Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj. Dengan tegas kiai Said menolak rencana pemerintah tersebut. Hal senada juga dikatakan oleh Sekretaris PP Muhamadiyah yang dengan tegas menolak Perpres Miras tersebut.

“Karena agama telah tegas melarang, maka harusnya kebijakan pemerintah itu menekan konsumsi minuman beralkohol, bukan malah didorong untuk naik,” ujar Pengasuh Pesantren Luhur Al-Tsaqafah Ciganjur, Jakarta Selatan ini.

Menurut Kiai Said menegaskan di dalam Al-Quran telah jelas mengharamkan miras karena menimbulkan banyak mudarat. Ia kemudian mengutip surat Al-Baqarah ayat 195. “Kita sangat tidak setuju dengan Perpres terkait investasi miras. Dalam Al-Qur’an dinyatakan wa laa tulqu biaidikum ilattahlukah (dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan),” kata Kiai Said, Senin (1/3) seperti dikutip dari laman nu.or.id.

Ditambahkan oleh Kiai Said, kebijakan pemerintah seharusnya harus mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat. Hal ini sebagaimana kaidah fikih yang kerap disebutkan yakni tasharruful imam ala raiyyah manutun bil maslahah (kebijakan pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan rakyat). Bahaya dan dampak negatif yang ditimbulkan dari minuman keras harus dicegah dan tidak boleh ditoleransi.

Kiai Said juga mengutip kaidah fikih yang lain yaitu ar-ridha bissyai-in ridha bimaa yatawalladu minhu (rela terhadap sesuatu berarti rela terhadap hal-hal yang keluar dari sesuatu itu). “Kalau kita rela terhadap rencana investasi miras ini, maka jangan salahkan kalau nanti bangsa kita rusak,” ucapnya.

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah angkat bicara terkait Peraturan Presiden (Perpres) No 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang di antaranya mengatur investasi minuman beralkohol atau miras. Apa tanggapan PP Muhammadiyah?

Sementara itu Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti juga menolak legalisasi miras. “Pemerintah sebaiknya bersikap arif dan bijaksana serta mendengar arus aspirasi masyarakat, khususnya umat Islam, yang berkeberatan dengan diterbitkannya Perpres nomor 10/2021 tentang produksi dan distribusi minuman keras,” kata Abdul Mu’ti seperti dilansir dari laman detikcom, Senin (1/3/2021).

Menurut Mu’ti pemerintah sebaiknya tidak melihat keuntungan dari sektor ekonomi terkait munculnya Perpres Miras tersebut. Namun agar lebih mementingkan dampak moral bagi bangsa Indonesia. “Sebaiknya pemerintah tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi saja, tetapi juga dampak kesehatan, sosial, dan moral bangsa. Selain bertanggung jawab menciptakan kesejahteraan material, pemerintah juga berkewajiban menjaga dan membina moralitas masyarakat,” tambah Mu’ti.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi meneken Perpres No 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mengatur penanaman modal untuk minuman keras pada 2 Februari 2021.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Perpres tersebut merupakan turunan UU Cipta Kerja. Salah satu hal yang jadi sorotan dalam Perpres itu adalah pembukaan keran investasi miras. Dalam aturan itu, investasi miras boleh dilakukan di Papua, NTT, Bali, dan Sulut. Perpres itu juga membuka peluang investasi serupa di daerah lain.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bagikan:

Artikel Lain

nyadran

Tradisi Menyambut Ramadhan

Di Indonesia menjelang Ramadhan mempunyai banyak tradisi. Sebagai penduduk Islam yang banyak, bulan suci ini sangatlah di tunggu-tunggu. Tradisi menyambut Ramadhan bahan menjadi acara tahunan