Pemerintah Matangkan Pemberangkatan Umrah

umroh

Pemerintah melalui Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan melakukan persiapan teknis menjelang keberangkatan jamaah umrah Indonesia ke Arab Saudi. Kedua kementerian ini membahas skema akses data jemaah umrah pada aplikasi PeduliLindungi, agar dapat dibaca oleh otoritas Pemerintah Kerajaan Arab Saudi saat penyelenggaraan ibadah umrah nanti.


“Alhamdulillah, hari ini kita sampai pada kesepakatan, Kemenkes setuju untuk membuka data pada aplikasi PeduliLindungi dalam rangka mendukung penyelenggaraan ibadah umrah,” ungkap Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Nur Arifin, Nur Arifin menambahkan bahwa rapat bersama ini digelar sebagai lanjutan dan memastikan kesiapan penyelenggaraan jika akses jemaah Indonesia untuk beribadah utamanya pada aspek akses data dan penggunaan aplikasi. Hal ini penting karena teknis penyelenggaraan umrah di masa pandemi banyak memanfaatkan layanan sistem informasi.

“Kemenkes akan menyediakan fasilitas website tertentu bagi publik untuk dapat mengakses data sertifikat vaksin dalam aplikasi PeduliLindungi, saat QR Code dilakukan scanning,” ungkapnya.


Menurutnya, teknis pembukaan akses data ini akan ditindaklanjuti bersama antara Kemenkes dengan Kemenag. Dalam rapat ini ada dua alternatif skema yang muncul. Pertama, alternatif QR Code dicetak manual dan dibawa masing-masing jemaah. Kedua, QR code dimasukkan dalam aplikasi Siskopatuh dan akan dicetak pada kartu identitas jemaah umrah. Kedua alternatif dilakukan untuk memudahkan pembacaan data saat di-scan oleh otoritas Arab Saudi saat kedatangan di bandara Arab Saudi.


“Dua skema ini akan kita matangkan untuk bisa memberikan layanan terbaik kepada jemaah dalam penyelenggaraan umrah di masa pandemi ini, Dalam rapat juga diinformasikan bahwa saat ini Kemenkes RI sedang berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi terkait integrasi data PeduliLindungi dengan aplikasi Tawakalna,” ujarnya.


Sebelumnya Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengumumkan dibukanya kembali umrah untuk para jemaah asal Indonesia oleh pemerintah Arab Saudi. Namun ada ketentuan bagi jamaah yang tidak memenuhi standar kesehatan. Menurut Retno, ketentuan itu tertuang dalam nota diplomatik Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta pada 8 Oktober 2021. “Nota diplomatik juga menyebutkan, mempertimbangkan masa periode untuk karantina selama 5 hari bagi para jemaah umrah yang tidak memenuhi standar kesehatan yang dipersyaratkan,” ujar Retno.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bagikan:

Artikel Lain