Lima Fatwa Baru Dewan Syariah Nasional MUI

bsi

Lima fatwa baru telah disyahkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Kelima fatwa tersebut menjadi jawaban terhadap problematika keuangan syariah yang terus berkembang.


KH Dr Hasanudin, Ketua BPH DSN MUI mengatakan dengan penambahan lima fatwa tersebut menambah jumlah fata tentang keuangan syariah menjadi 143 fatwa dari jumlah sebelumnya yaitu 138 fatwa. Adapun kelima fatwa tersebut adalah Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah, Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah, dan Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, Pembiayaan Personal (at-tamwil asy-syakhsi/personal financing), dan Pendapatan Lembaga Keuangan Syariah Selama Konstruksi.


“Selanjutnya untuk diketahui dan dipahami substansi dari kelima fatwa tersebut, disampaikan pula kepada para DPS yang masih bagian dari DSN-MUI,” ungkap KH Hasanuddin saat Workshop Pra Ijtima Tsanawi belum lama ini.
“Mudah-mudahan para DPS mendapatkan informasi lengkap mengenai fatwa DSN-MUI yang sudah disahkan kemarin melalui acara ini. Kemudian dapat digunakan landasan untuk membantu para pelaku industri.” tutur dia menambahkan. Kiai Hasanudin berharap para DPS nantinya mampu merangkul industri lembaga keuangan syariah (LKS) maupun lembaga bisnis syariah (LBS). Hal ini dilakukan sebagai upaya mengembangkan kegiatan usaha dan produk yang mereka kembangkan.

“Menurut wapres ada tiga hal yang harus diprioritaskan oleh lembaga keuangan syariah untuk bisa menerapkan keuangan berkelanjutan dengan Peraturan OJK Nomor 51 Tahun 2017 itu yaitu inovasi produk dan kegiatan, mengembangan kapasitas internal.”


Sementara itu Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), KH Ma’ruf Amin mengatakan bahwa jalan menuju keuangan berkelanjutan di Indonesia telah diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, termasuk lembaga keuangan syariah.


“Peraturan ini sejalan dengan tujuan dari maqashid syariah. Prinsipnya tidak hanya mencari keuntungan, melainkan menjaga kemaslahatan dan menghindarkan kemudaratan bagi semua pihak,” ujar Wapres saat berbicara dalam dalam Konferensi Internasional ke-5 tentang Hukum dan Keadilan yang diselenggarakan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Rabu (13/10)

Menurut wapres ada tiga hal yang harus diprioritaskan oleh lembaga keuangan syariah untuk bisa menerapkan keuangan berkelanjutan dengan Peraturan OJK Nomor 51 Tahun 2017 itu yaitu inovasi produk dan kegiatan, mengembangan kapasitas internal.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bagikan:

Artikel Lain

Kisah Lampu Abu Yazid

Abu Yazid al Bustami adalah seorang sufi yang kisah-kisah hikmahnya sampai sekarang masih terus dibaca dan diperdengarkan. Tidak hanya kaya akan keteladanan, kisah-kisah Abu Yazid